
Penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan (SPK) berbasis metode Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) untuk memberikan rekomendasi penerima layanan hukum prodeo di Pengadilan Agama Bukittinggi. Tiga metode dianalisis secara komparatif—SMARTER, TOPSIS, dan hybrid SMARTER-TOPSIS—melalui simulasi sensitivitas terhadap perubahan bobot kriteria yang merepresentasikan kebijakan atau diskresi administratif. Metode SMARTER-TOPSIS terbukti paling stabil dan responsif terhadap variasi tersebut, sehingga dinilai paling sesuai untuk implementasi di lingkungan pengambilan keputusan hukum yang dinamis. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL, serta diuji melalui black-box testing dan User Acceptance Testing (UAT) bersama petugas PTSP pengadilan. Hasil pengujian menunjukkan kecocokan 80% dengan keputusan manual, sekaligus meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi. Sistem juga mampu menyediakan jejak audit dan fleksibilitas kebijakan tanpa mengorbankan konsistensi analisis. Luaran ini memberikan kontribusi bagi tata kelola layanan hukum yang lebih adil dan berbasis data, serta dapat direplikasi di instansi publik lain yang menerapkan alokasi berbasis kriteria, seperti bantuan sosial atau beasiswa pendidikan.
Pemerintah/Pengadilan: Memberikan sistem transparan dan akuntabel untuk seleksi penerima prodeo berdasarkan data dan kriteria objektif. Masyarakat Penerima Bantuan: Mendapat kepastian hukum dan layanan yang adil melalui sistem yang berbasis logika terukur. Akademisi dan Peneliti: Menjadi rujukan pengembangan DSS berbasis MCDM dalam sektor pelayanan publik lainnya seperti beasiswa, bantuan sosial, dan kesehatan. Pengembang Teknologi: Menyediakan model dan arsitektur sistem yang bisa direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut.