Temuan Utama

Penelitian ini berangkat dari persoalan mendasar bahwa efektivitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tingkat daerah sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, namun bukti empiris mengenai bagaimana kapasitas tersebut diterjemahkan menjadi kinerja PRB yang nyata masih terbatas. Dengan konteks Sumatera Barat sebagai wilayah multi‑hazard, penelitian ini merumuskan kebutuhan untuk menguji model integratif yang menghubungkan tiga dimensi kapasitas kelembagaan—kapasitas SDM, struktur dan tata kelola, serta teknologi dan inovasi—dengan kinerja PRB melalui dua mekanisme proses: kinerja organisasi dan kolaborasi multipihak. Metode penelitian menggunakan desain explanatory–hypothesis testing berbasis pendekatan kuantitatif PLS‑SEM, dengan data cross‑sectional dari 311 responden yang mewakili 36 organisasi PRB. Analisis dilakukan menggunakan SmartPLS 4 untuk menguji efek langsung, mediasi, moderasi, dan moderated mediation. Hasil menunjukkan bahwa ketiga dimensi kapasitas kelembagaan berpengaruh positif terhadap kinerja PRB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja organisasi dan kolaborasi multipihak terbukti sebagai mediator parsial yang kuat, terutama jalur teknologi & inovasi → kolaborasi → kinerja PRB. Dukungan politik dan anggaran tidak memoderasi hubungan kinerja organisasi terhadap kinerja PRB. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan hanya berdampak nyata bila diikuti perbaikan proses organisasi dan penguatan jejaring kolaboratif dalam sistem PRB daerah

Potensi Manfaat

1. Memperkuat Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan PRB Model capacity–process–network yang dihasilkan dapat digunakan pemerintah daerah untuk menilai titik lemah kapasitas SDM, struktur–tata kelola, dan teknologi, serta menentukan prioritas intervensi yang paling berdampak terhadap kinerja PRB. Hal ini membantu penyusunan kebijakan berbasis evidensi. 2. Menjadi Panduan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Temuan menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tidak cukup hanya pada SDM atau struktur, tetapi harus dilakukan secara terpadu bersama teknologi dan inovasi. Pemerintah daerah dapat menjadikannya dasar untuk merancang paket pelatihan, SOP, dan investasi teknologi yang lebih efektif. 3. Meningkatkan Efektivitas Kinerja Organisasi PRB Karena kinerja organisasi terbukti sebagai mediator penting, hasil penelitian memberi arahan konkret untuk memperbaiki proses perencanaan, koordinasi operasional, logistik, serta evaluasi bencana agar dampak terhadap kinerja PRB lebih optimal. 4. Memperkuat Kolaborasi Multipihak Penelitian mengidentifikasi bahwa kolaborasi adalah jalur pengungkit yang kuat, terutama ketika didorong oleh kapasitas teknologi. Pemerintah dapat memanfaatkan model ini untuk membangun jejaring lebih terstruktur dengan komunitas, sektor swasta, media, dan lembaga lain. 5. Mendukung Perbaikan Kebijakan Anggaran PRB Walaupun dukungan politik–anggaran tidak memoderasi hubungan utama, data tetap menunjukkan bahwa dukungan fiskal penting sebagai konteks. Temuan ini membantu menyusun anggaran PRB yang lebih terarah pada proses organisasi dan kolaborasi, bukan hanya infrastruktur. 6. Memberi Kerangka Evaluasi Kinerja PRB yang Terukur Model empiris dapat diadopsi sebagai alat evaluasi berkala untuk mengukur secara sistematis kapasitas, kinerja organisasi, kolaborasi, dan kinerja PRB di daerah.