Universitas Andalas - Research Directory

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindakan Perpajakan: Upaya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 2 |Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub
2023
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI HUKUM ADAT SEBAGAI MANIFESTASI HAK ASAL USUL DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPAN DAN ANAK DI SUMATERA BARAT
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 4 |LPPM Universitas Ekasakti Padang
2023
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Nagari sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 3 |Fakultas Hukum Universitas Riau
2023
Criminal Law Policy in the Harmonization of Tax Regulations: Its Implications for State Income from the Tax Sector
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 3 |Faculty of Law, Andalas University
2023
Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 2 |Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2020
Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 3 |Faculty of Law, Andalas University
2020
Criminal Law Policy About Monetary Sanction In The Bill of Penal Code OF Indonesia
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 4 |Universitas Sriwijaya
2020
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 4 |Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
2020
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 4 |Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
2020
PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MENERAPKAN PASAL 378 KUHP
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 5 |Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
2020
Criminal Law Policy About Monetary Sanction In The Bill of Penal Code OF Indonesia
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 4 |Universitas Sriwijaya
2020
Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 3 |Faculty of Law, Andalas University
2020
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PIDANA HARTA KEKAYAAN DALAM RUU KUHP INDONESIA SEBAGAI ANTISIPASI KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Criminal Law Policy regarding Monetary Sanction in the Bill of Penal Code of Indonesia as Anticipation for Ove
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Non Kategori |Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2020
Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 3 |Faculty of Law, Andalas University
2019
Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 2 |Sekolah Tinggi Hukum Bandung
2019
Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 3 |Faculty of Law, Andalas University
2019
Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana Oleh Aparatur Penegak Hukum Dalam Hukum Pidana Ekonomi
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 3 |Faculty of Law, Andalas University
2017
Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana Oleh Aparatur Penegak Hukum Dalam Hukum Pidana Ekonomi
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Sinta 3 |Faculty of Law, Andalas University
2017
Pembekalan Program Anti Korupsi Kepada Penerima Dana Gempa di Kenagarian Pakandangan, Kabupaten Padang Parimaan
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Non Kategori |Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas
2016
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA
Fakultas Hukum
Authors: YOSERWAN
Non Kategori |Faculty of Law, Universitas Diponegoro
2011

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindakan Perpajakan: Upaya Optimalisasi Penerimaan Negara dari Sektor Pajak

PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI HUKUM ADAT SEBAGAI MANIFESTASI HAK ASAL USUL DALAM TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPAN DAN ANAK DI SUMATERA BARAT

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintahan Nagari sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Barat

Criminal Law Policy in the Harmonization of Tax Regulations: Its Implications for State Income from the Tax Sector

Fungsi Sekunder Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan

Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat

Criminal Law Policy About Monetary Sanction In The Bill of Penal Code OF Indonesia

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM ATAS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MENERAPKAN PASAL 378 KUHP

Criminal Law Policy About Monetary Sanction In The Bill of Penal Code OF Indonesia

Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Berbasis Nagari Sebagai Upaya Non-Penal di Sumatera Barat

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PIDANA HARTA KEKAYAAN DALAM RUU KUHP INDONESIA SEBAGAI ANTISIPASI KELEBIHAN KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Criminal Law Policy regarding Monetary Sanction in the Bill of Penal Code of Indonesia as Anticipation for Ove

Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak

Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penanganan Tindak Pidana Anak oleh Kepolisian melalui Diversi sebagai Perlindungan Hak Anak

Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana Oleh Aparatur Penegak Hukum Dalam Hukum Pidana Ekonomi

Penerapan Fungsi Sekunder Hukum Pidana Oleh Aparatur Penegak Hukum Dalam Hukum Pidana Ekonomi

Pembekalan Program Anti Korupsi Kepada Penerima Dana Gempa di Kenagarian Pakandangan, Kabupaten Padang Parimaan

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA