Universitas Andalas - Research Directory

Urgensi Pengelolaan Wakaf Uang Di Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia
Fakultas Hukum
Ketua: Dr Yasniwati, S.H., M.H
Personil: YASNIWATI, ANDALUSIA, SRI AISYAH
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 35.000.000
Peran Negara dalam Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (studi: Pemerintah Kota Padang)
Fakultas Hukum
Ketua: Dewi Enggriyeni, S.H.
Personil: DEWI ENGGRIYENI, SRI ASIH ROZA NOVA
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 20.000.000
Model Pengaturan Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Untuk Daerah Rawan Bencana
Fakultas Hukum
Ketua: Dr Azmi Fendri, S.H.
Personil: AZMI FENDRI, ROMI
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 34.800.000
PERGESERAN KONSEP PRO CHOICE DAN PRO LIFE TERHADAP ABORSI KORBAN PERKOSAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK UNTUK HIDUP
Fakultas Hukum
Ketua: Prof. Dr Ismansyah, S.H.
Personil: ISMANSYAH, YUSSY ADELINA MANNAS, SYOFIRMAN SYOFYAN, SISKA ELVANDARI
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 50.000.000
KONSEPSI TENTANG KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY) PEMBENTUK UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024
Fakultas Hukum
Ketua: Delfina Gusman, S.H., M.H
Personil: DELFINA GUSMAN, YUNITA SYOFYAN
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 20.000.000
PENETAPAN MUTUAL CHECK AWAL/NOL (MC-0) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA
Fakultas Hukum
Ketua: Dr. Muhammad Hasbi, S.H., M.Hum
Personil: MUHAMMAD HASBI, NANDA UTAMA
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 35.000.000
KEDUDUKAN BANK SEBAGAI PEMEGANG OBJEK JAMINAN YANG DISITA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEPENTINGAN UMUM
Fakultas Hukum
Ketua: Tasman, S.H., M.Kom
Personil: TASMAN, ULFANORA
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 20.000.000
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PENANGGUNG DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROFESI DOKTER
Fakultas Hukum
Ketua: Nanda Utama
Personil: NANDA UTAMA, DASWIRMAN N
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 20.000.000
PENERAPAN PRINSIP COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS DALAM KEPAILITAN PT SRI REJEKI ISMAN Tbk. (PT SRITEX)
Fakultas Hukum
Ketua: Shafira Hijriya, S.H., M.H
Personil: SHAFIRA HIJRIYA, MISNAR SYAM
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 20.000.000
INTEGRASI SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA (Analisis Urgensi Pembaharuan KUHAP)
Fakultas Hukum
Ketua: Riki Afrizal, S.H., M.H
Personil: RIKI AFRIZAL, TENOFRIMER
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 20.000.000
PENATAAN ULANG REGULASI PERTAMBANGAN RAKYAT: SINERGI PENDEKATAN KERAKYATAN DAN KOLABORASI PLURALISTIK DI SUMATERA BARAT
Fakultas Hukum
Ketua: Prof. Dr Busyra Azheri, S.H., M.Hum
Personil: BUSYRA AZHERI, MUHAMMAD IKHSAN ALIA, SHAFIRA HIJRIYA, ZULKIFLI, ULFANORA
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 31.196.000
Akses terhadap ahli sebagai upaya pemenuhan peradilan yang fair
Fakultas Hukum
Ketua: Lucky Raspati, S.H., M.H
Personil: LUCKY RASPATI, FELIA HERMAYENTI
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 35.000.000
RATIO LEGIS PEMBENTUKAN BADAN LEGISLASI NASIONAL DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT DI INDONESIA
Fakultas Hukum
Ketua: Prof. Dr Yuliandri, S.H.
Personil: YULIANDRI, CHARLES SIMABURA
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 50.000.000
Penguatan Prinsip Ecojustice Dalam Regulasi dan Kebijakan Hilirisasi Nikel Untuk Mewujudkan Suistanable Development Goals di Indonesia
Fakultas Hukum
Ketua: Sucy Delyarahmi, S.H., M.H
Personil: SUCY DELYARAHMI, SYOFIARTI
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 20.000.000
IMPLEMENTASI KONVENSI PERUBAHAN IKLIM DALAM MENGHADAPI PEMANASAN GLOBAL (GLOBAL WARMING) DAN PENGARUHNYA BAGI INDONESIA
Fakultas Hukum
Ketua: Magdariza, S.H.
Personil: MAGDARIZA, DELFIYANTI
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 20.000.000
Penafsiran Syarat Bukan Mantan Terpidana Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum 2024
Fakultas Hukum
Ketua: Dr. Khairul Fahmi, S.H.
Personil: KHAIRUL FAHMI, ILHAMDI PUTRA
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 35.000.000
Politik Hukum Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM) Berat di Masa Lalu
Fakultas Hukum
Ketua: Dian Bakti Setiawan, S.H., M.H.
Personil: DIAN BAKTI SETIAWAN, ALSYAM
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 35.000.000
KONSTITUSIONALITAS BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DANANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA.
Fakultas Hukum
Ketua: Charles Simabura, S.H., PhD
Personil: CHARLES SIMABURA, M NURUL FAJRI, MUHAMMAD IKHSAN ALIA, FERI AMSARI, EDITA ELDA, MUHAMMAD ICHSAN KABULLAH
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 35.000.000
HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK DAN KEPEMILUAN MELALUI KODIFIKASI
Fakultas Hukum
Ketua: Charles Simabura, S.H., PhD
Personil: CHARLES SIMABURA, M NURUL FAJRI
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 35.000.000
Tipologi Pemungutan Suara Ulang Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Kepala Daerah 2024 oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia
Fakultas Hukum
Ketua: Arfiani, S.H., M.H
Personil: ARFIANI, ILHAMDI PUTRA
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 20.000.000
The Urgency of Regulating Digital Sequence Information as An Effort to Protect Indigenous People from The Threat of Digital Biopiracy
Fakultas Hukum
Ketua: Sri Oktavia, S.H., M.Si, Ph.D
Personil: SRI OKTAVIA, DAYU MEDINA
Fokus: Bidang Riset lainnya | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 34.950.000
PENGHITUNGAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERTAMBANGAN ILEGAL
Fakultas Hukum
Ketua: Dr. Edita Elda
Personil: EDITA ELDA, EFREN NOVA
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 35.000.000
Kombinasi Minyak Atsiri Citrus aurantifolia dan Citrus hystrix sebagai Agen Penyembuhan Luka: Pendekatan In-Vitro, In-Silico, In-Vivo dan Pengembangan Formulasi
Fakultas Farmasi
Ketua: Prof. Dr Apt Dra Elidahanum Husni, M.Si
Personil: ELIDAHANUM HUSNI, SURYATI
Fokus: Obat Berbahan Alam | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 54.000.000
Konstitusionalitas Kekuasaan Presiden Dalam Menentukan Jumlah Kementerian Negara
Fakultas Hukum
Ketua: Romi, S.H., M.H
Personil: ROMI, ALSYAM
Fokus: Hukum, politik dan civil society | Tahun Implementasi: 2025
Biaya Disetujui: Rp 20.000.000

Urgensi Pengelolaan Wakaf Uang Di Perguruan Tinggi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia

Peran Negara dalam Inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (studi: Pemerintah Kota Padang)

Model Pengaturan Pemanfaatan Ruang Melalui Instrumen Perizinan Di Bidang Pertambangan Untuk Daerah Rawan Bencana

PERGESERAN KONSEP PRO CHOICE DAN PRO LIFE TERHADAP ABORSI KORBAN PERKOSAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN SEBAGAI UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK UNTUK HIDUP

KONSEPSI TENTANG KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY) PEMBENTUK UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024

PENETAPAN MUTUAL CHECK AWAL/NOL (MC-0) DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BANGUNAN DALAM SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEDUDUKAN BANK SEBAGAI PEMEGANG OBJEK JAMINAN YANG DISITA NEGARA DALAM PERSPEKTIF KEPENTINGAN UMUM

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI PENANGGUNG DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROFESI DOKTER

PENERAPAN PRINSIP COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS DALAM KEPAILITAN PT SRI REJEKI ISMAN Tbk. (PT SRITEX)

INTEGRASI SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA (Analisis Urgensi Pembaharuan KUHAP)

PENATAAN ULANG REGULASI PERTAMBANGAN RAKYAT: SINERGI PENDEKATAN KERAKYATAN DAN KOLABORASI PLURALISTIK DI SUMATERA BARAT

Akses terhadap ahli sebagai upaya pemenuhan peradilan yang fair

RATIO LEGIS PEMBENTUKAN BADAN LEGISLASI NASIONAL DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT DI INDONESIA

Penguatan Prinsip Ecojustice Dalam Regulasi dan Kebijakan Hilirisasi Nikel Untuk Mewujudkan Suistanable Development Goals di Indonesia

IMPLEMENTASI KONVENSI PERUBAHAN IKLIM DALAM MENGHADAPI PEMANASAN GLOBAL (GLOBAL WARMING) DAN PENGARUHNYA BAGI INDONESIA

Penafsiran Syarat Bukan Mantan Terpidana Bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum 2024

Politik Hukum Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM) Berat di Masa Lalu

KONSTITUSIONALITAS BADAN PENGELOLA INVESTASI (BPI) DANANTARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN: STUDI PERBANDINGAN INDONESIA, MALAYSIA, DAN SINGAPURA.

HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK DAN KEPEMILUAN MELALUI KODIFIKASI

Tipologi Pemungutan Suara Ulang Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Kepala Daerah 2024 oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia

The Urgency of Regulating Digital Sequence Information as An Effort to Protect Indigenous People from The Threat of Digital Biopiracy

PENGHITUNGAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERTAMBANGAN ILEGAL

Kombinasi Minyak Atsiri Citrus aurantifolia dan Citrus hystrix sebagai Agen Penyembuhan Luka: Pendekatan In-Vitro, In-Silico, In-Vivo dan Pengembangan Formulasi

Konstitusionalitas Kekuasaan Presiden Dalam Menentukan Jumlah Kementerian Negara